Jadi Ketua ASEAN, RI Akan Soroti Dampak Kripto ke Ekonomi

FILE PHOTO: Bitcoin (virtual currency) coins placed on Dollar banknotes, next to computer keyboard, are seen in this illustration picture, November 6, 2017.  REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, Central Bank Digital Currency (CBDC) alias rupiah digital memiliki risiko terhadap perekonomian, sama seperti transaksi kripto.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo dalam Media Briefing di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali, Senin (27/3/2023).

Dody menjelaskan, risiko CBDC dan kripto ini akan dibahas dalam pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) di Bali.

“Bicara masalah risiko dan implikasi (aset kripto), terutama makro impact financial impact-nya, bersama meyakini ada risiko,” jelas Dody.

Risiko kripto itu pun, kata Dody juga akan memiliki risiko yang sama terhadap penerbitan CBDC.

“Ini digital currency, CBDC pun yang nanti dikeluarkan bank sentral akan berpengaruh dan dampaknya ke aliran modal. Volatilitasnya jadi lebih cepat, gejolaknya lebih besar,” kata Dody lagi.

Oleh karena itu, menurut Dody seharusnya bank sentral juga harus melihat lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap ekonomi makro kedepannya.

“Kalau volatilitasnya tinggi, kemudian ini mata uang currency untuk perdagangan. Kalau sulit kita kontrol, sulit mengontrol barang dan jasa, karena penggunaan mata uang digital, ujungnya pada inflasi,” jelas Dody.

Dengan demikian, transaksi aset kripto dan penerbitan CBDC harus dilihat secara keseluruhan, terutama dampaknya terhadap ekonomi makro, bukan hanya regional ASEAN, tapi juga seluruh negara di dunia.

Menurut Dody, salah satu hal yang tersulit dalam mengawasi transaksi aset kripto maupun CBDC adalah mengenai kesenjangan data.

Pasalnya, aset kripto tidak bisa diawasi secara langsung oleh bank sentral, sementara CBDC diawasi penuh. Sehingga, cara memitigasi terhadap kedua transaksi ini akan menjadi tantangan.

“Paling sulit adalah data gap bisa kita peroleh atau tidak. Karena kebijakannya yang akan kita keluarkan untuk kripto maupun CBDC yang akan kita lakukan. Kalau data gap-nya muncul, itu yang menyulitkan otoritas,” jelas Dody.

“Oleh karena itu, salah satu isu yang dibahas data gap initiative, masalah digital, yang memang tidak mudah kita peroleh dan itu perkembangan yang baru,” kata Dody lagi.

Nah, Indonesia dalam menjadi ketuaan ASEAN tahun ini, persoalan kripto dan CBDC akan dilihat sebagai pemahaman bersama, untuk bisa memitigasinya dengan tepat.

“Di ASEAN ini akan membahas kripto ini dan kembali ke masing-masing negara dan punya pemahaman, impact yang harus kita antisipasi. Dan BIS (Bank for International Settlements) punya aturan untuk kripto dan akan jadi referensi di masing-masing negara),” ujar Dody.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*